Pada artikel sebelumnya, kami telah mengajak Sahabat untuk membahas terkait pembangunan infrastruktur dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur memiliki peran signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, wilayah-wilayah di Indonesia akan semakin terhubung dan dapat menekan biaya logistik, mendorong produktivitas, hingga meningkatkan daya saing, yang berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat wilayah tersebut dan perekonomian Indonesia secara umum.
Agar bisa menghasilkan dampak yang signifikan, maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata. Sayangnya, realita di lapangan memperlihatkan pembangunan infrastruktur yang masih belum merata khususnya di daerah pedalaman Indonesia. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, daerah pedalaman tidak bisa terkoneksi dengan daerah lain dan membuat mereka sulit meningkatkan kualitas hidup.
Menurut keterangan dari mantan juru bicara Presiden RI Fadjroel Rachman di tahun 2020, sebanyak 75-80% pembangunan masih ditujukan untuk Jawa dan Sumatera. Hanya 8% yang ditujukan untuk pembangunan Kalimantan. Untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya mendapatkan sisanya.
Saat itu, Fadjroel Rachman mengungkapkan komitmen dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris dan merata. Untuk mewujudkan Indonesia sentris, banyak daerah tertinggal yang harus dibangun demi menekan kesenjangan yang terdapat di Indonesia. Yang menjadi prioritas adalah daerah-daerah pinggiran seperti Papua, Papua Barat, wilayah Timur Indonesia, dan pulau-pulau terdepan yang merupakan gerbang masuk Indonesia.
Kendati demikian, bila dilihat dari data per Juli 2023, pembangunan infrastruktur prioritas di Indonesia yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) masih sedikit proyek yang ditujukan untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari 210 PSN berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian nomor 21 tahun 2022 sebanyak 45 proyek senilai senilai Rp834,2 triliun dibangun di Sumatera Utara, 13 proyek senilai Rp238,1 triliun, 18 proyek senilai Rp45,5 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, 25 proyek senilai Rp352,5 triliun di Sulawesi, dan 15 proyek senilai Rp352,5 triliun di Maluku dan Papua. Terdapat pula 11 proyek serta 11 program nasional senilai Rp1.652,4 triliun.
Tidak meratanya pembangunan infrastruktur di pedalaman Indonesia menimbulkan berbagai masalah tersendiri. Kami akan membahas beberapa di antaranya , ya, Sahabat.
Baca juga :
Masalah di Pedalaman Akibat Minimnya Infrastruktur
(Peninjauan jalan Trans Papua oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Gambar: Biro Pers Setpres)
Infrastruktur yang baik memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan masyarakat di sebuah wilayah. Ketiadaan infrastruktur dapat memberikan berbagai dampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya yang disoroti oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Ia menerangkan bagaimana efek ketiadaan infrastruktur untuk penduduk pedalaman di tengah kekeringan karena El Nino.
Sebagai informasi singkat, El Nino adalah fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) melebihi kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena ini berdampak pada meningkatnya potensi pertumbuhan awan di wilayah Samudra Pasifik namun menurunkan curah hujan di wilayah Indonesia.
Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sejumlah daerah di Indonesia yang menerima dampak cukup parah karena El Nino yakni Sumatera bagian tengah hingga selatan, Riau bagian selatan, Jambi, Lampung, Banten, sampai Jawa Barat. Bencana kekeringan ini turut mengancam sektor pertanian nasional.
Kembali lagi ke pernyataan Andi Iwan Darmawan Aras, ia mengatakan bencana kekeringan yang memicu penurunan produksi pertanian, kerugian ekonomi, sampai krisis pangan mungkin tidak akan menghadirkan dampak yang signifikan pada masyarakat di kota-kota besar. Namun, dampaknya bisa berbeda pada daerah pedalaman dan terpencil sebab daerah-daerah tersebut menghadapi kondisi kekurangan infrastruktur.
Penduduk di wilayah yang mengalami bencana kekeringan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti air minum, sanitasi yang layak, serta kebersihan. Keadaan ini dapat memengaruhi kesehatan penduduk melalui peningkatan risiko penyakit karena buruknya sanitasi dan menyebarnya penyakit yang berkaitan dengan air. Aris juga menyebutkan kemungkinan penduduk menderita dampak psikologis akibat stres karena pasokan air yang tidak pasti, dan kurangnya bahan pangan. Ini karena masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan tersebut cenderung mengandalkan hasil tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka sehari-hari.
Lebih lanjut, terkait peristiwa ini Andi Iwan Darmawan Aras mengusulkan beberapa hal terkait pembangunan infrastruktur yang bisa dilakukan oleh pemerintah terutama di daerah pedalaman. Pertama, membangun lumbung pangan sebagai langkah antisipasi dari kelaparan yang mungkin menimpa beberapa daerah di Indonesia. Terutama di tengah kondisi kemarau yang berkepanjangan ini.
Kedua, perlunya memperhatikan infrastruktur lain seperti jalanan di daerah-daerah pedalaman seperti Papua. Diketahui, masih banyak wilayah di Papua khususnya di area pegunungan yang tidak memiliki infrastruktur memadai, terutama jalur trasnportasi darat. Akibatnya, daerah-daerah tersebut sulit dijangkau oleh bantuan-bantuan yang dikirimkan demi mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan. Belum lagi adanya masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menambah rumit penanganan bencana kelaparan akibat kekeringan.
Nah, Sahabat, demikian lah pembahasan singkat mengenai pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman. Meski pemerintah berkomitmen untuk membuat pembangunan infrastruktur merata, agaknya waktu yang dibutuhkan masih cukup panjang untuk benar-benar mencapai komitmen tersebut sebab hingga kini pembangunan pun masih kurang merata.
Semoga artikel kali ini bermanfaat ya, Sahabat! Sampai jumpa di artikel-artikel lain!
Baca juga: Lika-Liku Masalah Pendidikan di Daerah 3T
Referensi:
https://jariungu.com/berita_list.php?idBerita=114450&dpr-dorong-tingkatkan-infrastruktur-daerah-untuk-atasi-masalah-kekeringan&beritaTentang=
https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7324/pembangunan-infrastruktur-merata-dan-adil?lang=1
https://bmpttssi.net/berita/rincian-indonesia-sentris-pulau-jawa-masih-dapat-55-persen-pembangunan-infrastruktur/